Seputar Humas Protokol

Berdasarkan  Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan serta Peraturan Bupati Magetan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan  sebagaimana terakhir diubah dengan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor  57  Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan

Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, monitoring dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang komonikasi dan informatika, statistik, persandian, penerangan, baik ke dalam maupun keluar, guna memperjelas kebijakan Pemerintah Kabupaten, pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah serta pelaksanaan kegiatan protokoler Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Dalam melaksanakan tugas sebagimana dimaksud , Bagian Humas dan Protokol menyelenggarakan fungsi :

  1. Penyiapan bahan perumusan program dan kebijakan teknis di bidang hubungan masyarakat dan protokol meliputi pemberitaan, pendokumentasian dan keprotokolan;
  2. Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pemantauan serta kegiatan evaluasi kegiatan di bidang hubungan masyarakat dan protokol;
  3. Pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik atau media sosial;
  4. Pelaksanaan tugas sebagai juru bicara pemerintah kabupaten;
  5. Pengaturan acara dinas yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kegiatan protokoler Bupati dan/atau Wakil Bupati; dan
  6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.

 

Bagian Humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.